Support Online

Facebook Twitter

Kabupaten Barito Timur Akan Memiliki Obyek Wisata Baru

Tamiang Layang 5/1/2011Pembangunan pariwisata daerah sudah saatnya dipersiapkan lebih terstruktur,  terpadu dan berkesinambungan.  Hal ini bukan saja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi  sekaligus sebagai respon terhadap kuatnya tuntutan diterapkannya prinsip-prinsip good governance dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (sustanable tourist development). Pada gilirannya, pembangunan pariwisata yang demikian diharapkan akan bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat, karena bagaimanapun sumberdaya wisata : baik alam, budaya maupun buatan yang terdapat di tanah air merupakan potensi yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pada tanggal 5 Januari 2011 Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Timur bekerja sama dengan CV. Egov Karsa Mandiri Yogyakarta mengadakan seminar laporan akhir Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata Danau Tangkaha Magantis yang dihadiri oleh Bupati, wakil bupati, Ketua DPRD dan seluruh pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.

Salah satu penentu dalam menarik wisatawan untuk datang ke Kota Tamiang layang adalah kualitas ODTW yang meliputi : atraksi wisata, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan pelayanan, khususnya di sekitar ODTW itu sendiri, apakah layak untuk dikunjungi atau tidak.

Unsur-unsur diatas sangat diperlukan bagi pengembangan sebuah obyek wisata   untuk mencapai kepuasan wisatawan sehingga diharapkan wisatawan tersebut dapat kembali lagi berkunjung. Usaha-usaha dalam meningkatkan kualitas obyek wisata ini dapat menarik wisatawan yang pada akhirnya akan memberikan kesempatan kerja dan penghasilan bagi masyarakat sekitarnya.

Dalam hirarki perencanaan pariwisata nasional, RIPOW merupakan perencanaan yang bersifat mikro dan merupakan turunan dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKD) Kabupaten Barito Timur. RIPOW lebih bersifat operasional dalam system pengendalian dan pengawasan pembangunan fisik kawasan wisata, baik dilaksanakan oleh instansi vertical di daerah, pemerintah daerah, swasta/investor maupun  masyarakat local. RIPOW merupakan pedoman dan arah pengembangan obyek wisata, agar sesuai dengan karakter dan kondisi setempat dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang yang ada serta memberikan arahan yang jelas kepada investor dalam memilih jenis kegiatan/usaha dan lokasi yang memungkinkan untuk dibangun.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Barito timur dan diamini juga oleh wakil bupati sebelum rencana itu diwujudkan perlu dilanjutkan dengan kajian lainnya yaitu perlunya dilakukan studi kelayakan, agar setelah kawasan ini terwujud tidak membebani biaya operasional bagi pemerintah daerah tetapi harus menjadi sumber penerimaan daerah melalui peningkatan PAD kabupaten Barito Timur.


News Terkait

Copyright © 2010  E-GOV Karsa Mandiri. All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.
Powered By. Coding